Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia. (dpr.go.id).
JAKARTA, Probusmedia — Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia nerespons soal panggilan KPK terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid soal dugaan suap HGB lahan PT Summarecon Agung Tbk.
Doli menilai bahwa Nusron Wahid seperti kucing-kucingan dengan KPK. Sebab, Nusron sempat tak hadir dalam panggilan KPK.
“Ini kan KPK nih kayaknya di apa namanya ya? Dikucing-kucingin kan,” ujar Ahmad Doli dalam acara Podcast Probus Media berjudul ‘Gibran Terancam Dimakzulkan’ dikutip Sabtu (7/11/2026).
Padahal, kata Doli, Presiden Prabowo Subianto sejak awal berkomitmen untuk memberantas korupsi.
“Pak Prabowo mengatakan dari awal, baik mulai dari calon presiden, belum terpilih, udah dilantik, pokoknya salah satu upaya kita dari asta cita itu memberantas korupsi,” kata Doli.
Nusron Wahid sempat tidak menghadiri panggilan KPK pada Rabu (7/11/2026). Dia tidak hadir karena ada kegiatan internal Kementerian ATR/BPN.
Kemudian, KPK menjadwalkan ulang panggilan Nusron pada Kamis (15/11/2026). Nusron kembali tak hadir karena pergi ke Singapura dan Malaysia melalui jalur Batam.
Nusron pun akhirnya datang ke KPK tanpa ada penjadwalan secara resmi. Dia datang untuk memberikan keterangan pada Rabu (4/11/2026).
Setelah itu, Nusron Wahid hanya menjelaskan tentang perjalanan dinasnya ke luar negeri. Dia tak menjawab pertanyaan awak media terkait substansi kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB Summarecon dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Mereka adalah Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung.
Kemudian, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.
Dalam pengusutan perkara tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dalam berbagai mata uang dengan nilai keseluruhan sekitar Rp106,3 miliar.
Dari rumah Arif Sugiyanto, penyidik menemukan uang Rp31,86 miliar, 2.611.500 dolar AS, 1.974.500 dolar Singapura, 910 riyal Arab Saudi, dan 981 ringgit Malaysia.
Sementara itu, uang lainnya ditemukan di rumah Rizal Pahlevi sebesar Rp896 juta, rumah Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Zimmun Ni’am Aulawi sebesar Rp8 juta, serta rumah Sontang Coin Manurung sebesar Rp49,5 juta.