Penulis
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menangkap Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Lampri dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap di lingkungan BPN Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Lampri ditangkap bersama 16 orang lainnya, termasuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Tardi. Mereka tengah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.
“Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah 17 orang. Di antaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR/BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor, dan juga Kepala Kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/9/2026) malam.
Budi menjelaskan OTT ini diduga terkait dengan proses pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor dan juga terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
Menurut Budi, tim KPK juga mengamankan barang bukti dalam operasi senyap tersebut, di antaranya dalam bentuk uang tunai yaitu Rupiah dan valas yang ditempatkan dalam 20 koper.
“Saat ini masih proses hitung dan estimasi nominalnya mencapai ratusan miliar rupiah,” ujarnya.
Budi mengatakan pihaknya tengah memeriksa para pihak yang telah diamankan tersebut. Ia mengaku akan menjelaskan secara rinci kasus terkait OTT di lingkungan BPN Kabupaten Bogor, yang juga menyeret Dirjen di Kementerian ATR/BPN.
“Untuk detail dari konstruksi perkara ini, bagaimana kronologi peristiwa tertangkap tangan, nanti kami akan update kembali karena malam ini masih akan dilakukan ekspose,” katanya.
KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status para pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut. Saat ini 17 orang yang sudah berada di Gedung KPK masih menjalani pemeriksaan intensif.