Penulis
Langgeng PujiEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan petunjuk dugaan aliran uang dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Petunjuk tersebut ditemukan setelah penyidik KPK menggeledah rumah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR) ATR/BPN Lampri (LMP) di wilayah Bekasi, Jawa Barat, Jumat (18/9/2026) malam.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam penggeledahan tersebut penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.
“Penyidik melanjutkan rangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersangka Saudara LMP, selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN,” kata Budi dalam keterangannya, Sabtu (19/9/2026).
Menurut Budi, dokumen dan barang bukti elektronik yang disita memuat petunjuk mengenai dugaan aliran uang yang berkaitan dengan perkara korupsi di lingkungan ATR/BPN.
“Dalam penggeledahan di wilayah Bekasi tersebut, penyidik menyita di antaranya sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik soal petunjuk dugaan aliran uang yang terkait dengan perkara di ATR/BPN tersebut,” jelasnya.
Budi mengatakan, barang bukti yang disita selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis oleh penyidik.
Analisis tersebut dilakukan untuk memperdalam peran Lampri dalam perkara yang tengah ditangani KPK, sekaligus mengurai konstruksi perkara secara menyeluruh.
“Penyidik akan menelaah dan menganalisis lebih lanjut untuk mendalami peran LMP dalam perkara ini, dan bagaimana konstruksi utuh dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” kata Budi.
Penggeledahan rumah Lampri merupakan bagian dari rangkaian penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Sebelumnya, pada Jumat (18/9/2026), penyidik KPK juga menggeledah kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta Timur.
Sehari sebelumnya, KPK menggeledah sejumlah ruangan di kantor Kementerian ATR/BPN, termasuk ruangan tiga direktur jenderal serta sejumlah direktorat.
Lampri merupakan salah satu dari delapan tersangka yang ditetapkan KPK dalam perkara tersebut.
Penetapan tersangka dilakukan setelah operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026.
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Selain Lampri, KPK menetapkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta sejumlah pihak swasta sebagai tersangka.
Dalam OTT tersebut, KPK juga menyita uang tunai senilai Rp 106,3 miliar.