JAKARTA, Probusmedia — Ketua Bidang Hubungan Organisasi Masyarakat DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq mengklaim bahwa pengobatannya saat ini dihentikan oleh KPK. Dia menyebutkan alasan penghentian pengobatannya tersebut.
Fahd mengklaim bahwa penghentian berobatnya dilakukan karena membongkar dua nama pegawai KPK diduga membocorkan dokumen kasus korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“Semenjak saya diperiksa Dewas, saya langsung di stop berobat gegara saya mengungkap penyidik-penyidik yang diperiksa Dewas, yang dikoordinir Arif, yang Arif informasinya bermain kasus di KPK,” ujar Fahd di KPK setelah diperiksa, Selasa (10/11/2026) malam.
Ketika diperiksa Dewas, Fahd mengklaim ditanyai terkait kenal atau tidak dengan Tessa Mahardhika selaku Direktur Penyelidikan KPK dan Ambar Suseno yang bertugas di Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK.
Namun, Fahd mengaku hanya bertemu dengan Ambar ketika datang ke rumah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto. Fahd mengklaim bahwa rumah Arif dijadikan sebagai poskonya KPK.
“Saya taunya Arif itu penyidik KPK, saya gak pernah tau kalo Arief itu adalah bupati Kebumen,” kata Fahd.
Lebih lanjut, Fahd mengatakan bahwa hampir diperas oleh Arif saat bertemu dikantornya. Fahd juga mengaku pernah bertemu dengan Ambar, tapi tak dijelaskan kapan pertemuan tersebut terjadi.
“Nah lalu, Arif pernah ngomong sama saya. baru aja Pak Tessa keluar dari sini. kata dia. Lalu, ada siapa lagi? Ada dua penyidik lagi. Saya gak sebut,” kata Fahd.
Setelah mengungkapkan sejumlah nama pegawai internal KPK, Fahd mengklaim pengobatannya di rutan KPK dihentikan.
“Kalau dulu kita berobat kan, kalau kita kooperatif, segala macam, itu ada nilai penghargaan selama kita sakit, dan kalau sakit itu bener, kita dikasih apa? Dikasih reward, dikasih segala macam. Sekarang kalau berani jujur hancur! Bukan kalau dulu, zaman dulu KPK ‘Berani Jujur Hebat’. Sekarang beda lagi,” kata Fahd.
“Nah, karena habis diperiksa tadi, saya minta nih sama Dewas, periksa tuh admin penyidik. Habis gara-gara saya sebut nama-nama penyidik yang terlibat, yang terlibat dalam kasus Arif,” sambungnya.
Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan dua pegawai KPK berinisial TS dan MS diduga membocorkan dokumen dan informasi mengenai kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Boyamin menyebut dua pegawai KPK itu, diduga membocorkan dokumen dan informasi kepada salah satu tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Satu tersangka itu ialah, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto.
“Saya menyampaikan perihal dugaan orang-orang pegawai KPK yang diduga telah membocorkan dokumen maupun berkomunikasi dengan pihak Arif Sugianto tersangka OTT KPK terkait dengan ATR/BPN,” ujar Boyamin Saiman kepada wartawan, Jumat (6/11/2026).
Boyamin menyebut, bahwa dua pegawai internal KPK tersebut kini sudah di laporkan kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Dia berharap, Dewas KPK pekan depan sudah memanggil saksi untuk dimintai keterangan mengenai laporan tersebut.
“Dan saya berharap Dewas KPK sekarang ini zero tolerance,” kata Boyamin.
KPK Tetapkan 8 Tersangka
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BPN Bogor.
Kedelapan tersangka tersebut adalah Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta Ketua Bidang Hubungan Organisasi Masyarakat DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq.
Kemudian, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlefi.
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan uang tunai dalam berbagai mata uang dengan nilai keseluruhan sekitar Rp106,3 miliar.
Di rumah Arif Sugiyanto, penyidik menemukan uang Rp31,86 miliar, 2.611.500 dolar Amerika Serikat, 1.974.500 dolar Singapura, 910 riyal Arab Saudi, dan 981 ringgit Malaysia.
Sementara itu, uang lainnya ditemukan di rumah Rizal Pahlefi sebesar Rp896 juta, rumah Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Zimmun Ni’am Aulawi sebesar Rp8 juta, serta rumah Sontang Coin Manurung sebesar Rp49,5 juta.







