JAKARTA, Probusmedia — Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan, menjelang dua tahun Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, pemerintah makin mengingjak-injak hak masyarakat.
Usman Hamid mengingatkan potensi kerusuhan apabila pemerintah pemerintah terus merespons kritik dan demonstrasi masyarakat dengan tindakan represif. Dikatakan, pembatasan kebebasan berpendapat melalui intimidasi, ancaman, penangkapan, hingga pemenjaraan dapat memicu perlawanan masyarakat, terutama kalangan pemuda.
“Semakin hari kelihatan sekali pemerintah semakin menginjak-injak hak yang paling dasar dari warganya, yaitu untuk menyatakan pendapat,”
kata Usman di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Menurut dia, situasi tersebut berisiko mengarah pada terbentuknya pemerintahan yang represif maupun memicu pemberontakan masyarakat yang tidak menerima tekanan dari aparat keamanan.
Usman mencontohkan situasi di Prancis, ketika anak muda menyuarakan persoalan ketenagakerjaan, pekerjaan, dan perumahan.
Menurut dia, aspirasi tersebut semestinya direspons melalui perubahan kebijakan, bukan tindakan represif.
“Kalau direpresi akibatnya kerusuhan di mana-mana,” ujarnya.
Dia menilai, pemerintah perlu menjadikan pengalaman negara lain sebagai pelajaran dalam menangani aspirasi masyarakat.
Usman juga mengingatkan pengalaman Indonesia pada 1998 dan 2025, meskipun kedua peristiwa tersebut memiliki skala yang berbeda.
Menurut Usman, respons pemerintah terhadap demonstrasi dan kritik publik menjadi faktor penting dalam mencegah eskalasi konflik.
Aspirasi masyarakat, terutama yang disuarakan mahasiswa dan pemuda, perlu didengar dan ditindaklanjuti melalui kebijakan yang menjawab persoalan mereka.
Oleh karena itu, Usman mendesak pemerintah khususnya jajaran keamanan agar tidak melakukan intimidasi terhadap mahasiswa dan pemuda yang ingin menyampaikan aspirasi.
“Kami mendesak kepada pemerintah, khususnya jajaran keamanan untuk tidak melakukan tekanan, intimidasi, atau ancaman, penangkapan, pemenjaraan terhadap para mahasiswa, pemuda yang ingin menyuarakan aspirasi mereka,” kata Usman.
Sebaliknya, dia meminta pemerintah membuka ruang dialog dan mengevaluasi kebijakan yang menjadi sumber keberatan masyarakat.
“Dengarkanlah mereka, ubahlah kebijakan yang mereka persoalkan,” tuturnya.
Usman menegaskan, penyampaian aspirasi melalui demonstrasi seharusnya direspons dengan mendengarkan tuntutan masyarakat dan mencari solusi, bukan dengan tindakan yang justru memperbesar ketegangan.