Penulis
Fadel PrayogaEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Presiden Prabowo Subianto mendepak Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan (Menkeu) dan langsung menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai penggantinya.
Pergantian mendadak ini dinilai bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi menjadi sinyal kuat Prabowo sedang mengevaluasi kinerja pengelolaan ekonomi.
Pengamat ekonomi dan kebijakan publik Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai keputusan tersebut justru berpotensi memberikan sentimen positif terhadap pasar.
Menurut dia, Purbaya menunjukkan kinerja yang belum optimal sehingga pergantian Menteri Keuangan dapat dipandang sebagai bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan fiskal.
“Justru positif (pencopotan itu), mengingat Pak Purbaya menunjukkan kinerja yang kurang optimal,” kata Wijayanto kepada Probusmedia, Selasa (15/9/2026).
Namun, Wijayanto menilai penunjukan Suahasil belum menunjukkan adanya perubahan besar dalam arah kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo.
Ia melihat pergantian tersebut lebih tepat dibaca sebagai upaya membenahi manajemen fiskal agar kebijakan mengenai defisit, utang, dan belanja negara berjalan lebih solid.
“Lebih pada perbaikan manajemen fiskal, belum ada tanda-tanda akan ada perubahan arah kebijakan fiskal,” ujarnya.
Menurut dia, pasar kemungkinan merespons pergantian Purbaya secara positif, tetapi efek awalnya diperkirakan terbatas.
Investor disebut masih akan menunggu langkah konkret Suahasil setelah menduduki posisi Bendahara Negara.
“Akan positif tetapi terbatas. Pasar bereaksi karena harapan, arah pasar nantinya tergantung pada kebijakan Menkeu baru,” katanya.
Suahasil memiliki pekerjaan besar untuk membuktikan bahwa pergantian tersebut bukan sekadar perubahan figur di dalam kabinet.
Jika mampu memperkuat disiplin dan keberlanjutan fiskal, Wijayanto memperkirakan penguatan IHSG dan stabilitas rupiah dapat menjadi dampak lanjutan.
“Jika memperkuat soliditas dan sustainability fiskal, IHSG akan menguat, bunga SBN turun, rupiah makin stabil,” ujar Wijayanto.
Selain itu, kata Wijayanto, pergantian Purbaya juga berkaitan dengan persoalan komunikasi selama menjalankan tugas sebagai Menkeu.
“Saya rasa karena kinerja ekonomi, ditambah komunikasi yang buruk selama ini. Pak Purbaya terlalu banyak membuka front yang tidak perlu dengan pihak lain,” katanya.
Namun, Wijayanto mengingatkan Prabowo agar tidak terlalu sering mengganti Menteri Keuangan karena posisi tersebut membutuhkan konsistensi dan kredibilitas di mata pasar.
Ia mencatat dalam waktu 23 bulan terdapat tiga Menteri Keuangan sehingga pergantian berulang dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kesinambungan kebijakan fiskal pemerintah.
“Upaya perbaikan kebijakan ekonomi. Tetapi, dalam 23 bulan punya tiga Menkeu, ini terlalu sering ganti,” ujarnya.
Karena itu, Wijayanto berharap Suahasil dapat menjadi Menkeu terakhir pada pemerintahan Prabowo hingga 2029 sehingga memiliki waktu cukup untuk menjalankan agenda fiskal secara konsisten.
“Semoga Pak Suahasil menjadi yang terakhir hingga 2029, tentunya dengan harapan beliau bisa menjalankan peran dengan baik,” katanya.
Dari sisi politik, pengamat politik Adi Prayitno menilai pencopotan Purbaya menunjukkan bahwa jabatan menteri sepenuhnya berada dalam kewenangan dan kepercayaan Kepala Negara.
“Jabatan itu sesaat, kapan saja bisa hilang. Apalagi cuma sebatas pembantu Presiden,” kata Adi.
Adi menilai pergantian Purbaya lebih kuat dibaca sebagai persoalan kinerja daripada tarik-menarik kepentingan politik di dalam pemerintahan.
“Pencopotan itu terlihat murni alasan kinerja. Purbaya dinilai tak perform. Utang makin numpuk, daya beli melemah, nilai tukar rupiah masih lemah, dan lainnya,” ujarnya.
Tak hanya itu, lanjut Adi, penunjukan Suahasil juga memperlihatkan bahwa Prabowo ingin memberikan kesempatan kepada figur baru untuk memperbaiki sektor keuangan tanpa harus mengubah keseluruhan arah pemerintahan.
Pergantian tersebut sekaligus menjadi bentuk penghargaan dan hukuman terhadap para pembantu Presiden berdasarkan penilaian terhadap kinerja mereka.
“Bagian reward and punishment terhadap pembantu Presiden. Dulu banyak terpukau dengan optimisme Purbaya, kini punishment-nya dicopot,” katanya.
Adi menilai posisi Purbaya yang tidak berasal dari partai politik koalisi membuat pergantiannya tidak terlalu berisiko terhadap soliditas politik pemerintahan Prabowo.
Karena itu, ia memperkirakan hubungan Presiden dengan partai-partai pendukungnya tidak akan terganggu hanya karena pencopotan Purbaya.
“Kabinet tetap solid karena Purbaya tak mewakili partai politik koalisi mana pun. Stabilitas dan soliditas tetap terjaga,” ujarnya.
Meski demikian, pergantian Purbaya dinilai dapat menjadi sinyal bahwa Prabowo masih membuka kemungkinan melakukan reshuffle lanjutan.
Sebab, menteri dari partai politik yang tingkat loyalitasnya terhadap pemerintahan tidak sepenuhnya kuat dapat menjadi sasaran evaluasi berikutnya.
“Sangat mungkin ini jadi penanda bakal ada reshuffle jilid selanjutnya, terutama menteri dari partai yang loyalitasnya terhadap pemerintah tak 100 persen. Selain faktor kinerja tentunya,” kata Adi.
