Penulis
Alfredo SitompulEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memasukkan pendidikan HAM ke dalam kurikulum nasional melalui buku ajar tersendiri.
Pigai mengatakan usulan tersebut telah ia sampaikan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah karena pendidikan HAM dinilai perlu diberikan secara lebih komprehensif kepada peserta didik sejak jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah.
“Saya minta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah supaya pendidikan HAM dimasukkan dalam kurikulum,” kata Natalius Pigai dalam konferensi pers di Lobi utama Kementerian Hak Asasi Manusia, Senin (24/8/2026).
Menurut Pigai, Kemendikdasmen sempat mengusulkan agar materi HAM cukup dimasukkan dalam satu atau dua bab buku Pendidikan Kewarganegaraan (PKN).
Namun, ia menolak usulan tersebut karena menginginkan pendidikan HAM memiliki buku tersendiri. Pigai menjelaskan, dalam penyusunan kurikulum pendidikan terdapat elemen pengetahuan, keterampilan, serta moral dan etika.
Menurut dia, pendidikan HAM berada dalam kelompok pendidikan moral dan etika sehingga perlu memperoleh ruang khusus dalam kurikulum.
“HAM ini hanya bisa masuk di moral dan etika yang 10% ini. 10% moral dan etika itu biasanya diatur tentang Pancasila, agama, hak asasi manusia,” ujar Pigai.
Ia menilai bahwa Kementerian HAM memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk menyusun buku pendidikan HAM, termasuk ketersediaan bahan ajar dan para ahli di bidang hak asasi manusia.
Pigai berharap ke depan pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk buku pendidikan HAM sebagai buku.
Ia juga tidak mempersoalkan apabila buku pendidikan HAM ini hanya sebagai buku penunjang bagi siswa SD hingga SMA.
“Buku penunjang juga tidak apa-apa, yang penting satu buku. Sehingga SD, SMP, SMA itu, buku tentang hak asasi manusia itu bisa satu buku sendiri di luar PPKN,” tuturnya.
