JAKARTA, Probusmedia — Guru Besar Studi Asia dari University of Melbourne, Vedi Hadiz mengatakan persoalan oligarki yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto memiliki akar persoalan yang sudah muncul sejak pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Vedi, persoalan tersebut berkaitan dengan posisi Jokowi yang masuk ke dalam persaingan antar-faksi oligarki tanpa memiliki basis kekuasaan melalui partai politik sendiri.
Hal itu disampaikan Vedi dalam peluncuran buku Reorganisasi Kekuasaan di Indonesia karya dirinya dan Richard Robinson.
“Sebetulnya, masalahnya mulai pada Jokowi. Kenapa? Jokowi masuk ke dalam persaingan antar-faksi oligarki ini tanpa mempunyai basis kekuasaan. Dia tidak punya partainya sendiri,” kata Vedi di Jakarta, Senin (28/9/2026).
Vedi mengatakan kondisi tersebut membuat Jokowi membangun jaringan patronase paralel di luar sistem kepartaian.
Menurut Vedi, Jokowi akhirnya semakin mengandalkan birokrasi dan sejumlah institusi negara untuk menjalankan pemerintahan sekaligus menghadapi persaingan politik.
“Akibatnya, dia semakin mengandalkan birokrasi atau bagian-bagian dari birokrasi, termasuk untuk menjalankan program infrastrukturnya. Polri, Kementerian Dalam Negeri, dan institusi-institusi kunci lainnya,” kata dia.
Vedi menjelaskan langkah tersebut diperlukan Jokowi untuk menghadapi kekuatan politik yang berkompetisi melalui kendaraan-kendaraan partai politik yang tidak sepenuhnya berada dalam kendalinya.
“Untuk apa? Supaya dia bisa melampaui mereka yang berkompetisi di dalam arena oligarkis itu melalui kendaraan-kendaraan partai yang dia tidak kuasai,” ujarnya.
Militer Mulai Masuk Lagi
Vedi juga menyebut perkembangan tersebut diikuti dengan kembali masuknya militer ke dalam arena politik dan kekuasaan.
“Di saat itulah, militer mulai masuk lagi juga,” kata Vedi.
Vedi kemudian melihat ironi dalam perkembangan oligarki setelah reformasi 1998.
Vedi menyebut Jokowi merupakan produk politik lokal yang muncul dari proses desentralisasi kekuasaan oligarki. Namun, dalam perkembangannya, kekuasaan tersebut justru bergerak ke arah sentralisasi kembali.
“Jadi, ironinya, orang yang dilahirkan dari politik lokal, hasil desentralisasi oligarki, justru mau mesentralisasi oligarki,” ujar Vedi.
Menurut dia, salah satu instrumen utama dalam proses tersebut adalah Proyek Strategis Nasional (PSN).
Vedi menjelaskan, proyek-proyek tersebut melibatkan sejumlah institusi negara dan badan usaha milik negara (BUMN) yang kemudian menjadi bagian dari basis patronase.
“BUMN, PUPR, dan semuanya itu menjadi basis patronase,” ujarnya.
Vedi menilai perkembangan tersebut menunjukkan bagaimana perubahan struktur kekuasaan setelah Reformasi tidak serta-merta menghilangkan oligarki.
Sebaliknya, terjadi perubahan cara faksi-faksi oligarki membangun jaringan kekuasaan, berkompetisi, dan menggunakan institusi negara.