Penulis
Fadel PrayogaEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti maraknya pertambangan ilegal yang dinilai merugikan negara dan masyarakat.
Prabowo secara tegas meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut dugaan keterlibatan aparat di balik ribuan tambang ilegal.
Prabowo mengungkapkan pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir tahun lalu.
Ia mempertanyakan bagaimana aktivitas tambang tersebut dapat berlangsung dalam jumlah besar tanpa diketahui pejabat TNI maupun Polri.
“Akhir tahun lalu, kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di bangka belitung. 1000 tambang ilegal. Saya telah minta panglima tni dan kapolri untuk usut, masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat polri enggak tahu,” ujarnya.
Prabowo kemudian secara langsung meminta TNI dan Polri melakukan penyelidikan terhadap aktivitas pertambangan ilegal tersebut.
Menurut dia, keberadaan ribuan tambang ilegal seharusnya menjadi perhatian serius aparat penegak hukum dan keamanan.
“Kapolri dan Panglima TNI ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka mereka kalau nggak bisa tertibkan ini,” ujarnya.
Kepala Negara menegaskan dirinya menyampaikan persoalan tersebut atas nama kepentingan rakyat Indonesia.
Ia menilai seorang pemimpin atau komandan harus memiliki keberanian untuk menertibkan bawahannya apabila terbukti melakukan pelanggaran.
“Saya bicara atas nama rakyat indonesia. Ini wakil wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri,” ujarnya.
Prabowo mengakui keputusan menindak anak buah bukan perkara mudah, terlebih ketika orang tersebut telah memperoleh kepercayaan dan kenaikan pangkat.
Namun, ia menyatakan kepentingan rakyat dan negara harus ditempatkan di atas hubungan pribadi maupun rasa kedekatan.
“Kadang kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikkan pangkat harus kita tindak,” katanya.
Tak hanya itu, lanjut Prabowo, jabatan dan kewenangan yang diberikan negara membawa tanggung jawab besar untuk menjaga kepentingan masyarakat.
Karena itu, dirinya tidak akan membiarkan pertimbangan emosional memengaruhi keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik.
“Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa harus kita lakukan. Saya sadar disumpah di sini, saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya,” katanya.
Ia menambahkan, setiap kebijakan pemerintah harus ditetapkan berdasarkan kepentingan masyarakat luas. Lalu, keputusan yang diambilnya sebagai presiden harus mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia.
“Saya harus, menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Ketua Umum Partai Gerindra itu kembali menekankan agar Panglima TNI dan Kapolri segera mengusut aktivitas pertambangan ilegal tersebut secara menyeluruh.
Ia menilai sulit membayangkan ribuan tambang dapat beroperasi secara ilegal tanpa adanya pejabat kepolisian maupun aparat terkait yang mengetahui aktivitas tersebut.
“Karena itu saya minta benar-benar. Panglima TNI dan Kapolri, usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi,” katanya.
