Penulis
Fadel PrayogaEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menyatakan setuju jika gelaran Pileg dan Pilpres dipisah dalam pembahasan RUU Pemilu.
Namun, ia menegaskan pemisahan tersebut, bukan menjadikan hasil Pileg sebagai tiket pencalonan presiden.
“Saya setuju pileg dulu, poinnya di situ, bukan sebagai syarat pilpres tetapi sebagai pemisahan legislatif dgn eksekutif,” kata Deddy saat dihubungi, Kamis (24/9/2026).
Deddy menilai alasan menjadikan hasil Pileg sebagai tiket pencalonan Pilpres kurang tepat karena presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sudah tidak berlaku.
“Menurut saya itu kurang tepat sebagai alasan pemisahan. Tiket untuk apa, kan sudah tidak ada presidential treshold,” ujarnya.
Meski demikian, Deddy membuka ruang pembahasan mengenai pemisahan jadwal Pileg dan Pilpres dalam RUU Pemilu.
Ia menyebut pemisahan tersebut dapat dipertimbangkan karena pelaksanaan dua pesta demokrasi itu secara bersamaan dinilai terlalu kompleks.
“Bahwa Pilpres baiknya dipisah dengan Pileg, sangat mungkin untuk didiskusikan. Karena sebagaimana yang menjadi pertimbangan MK, menyatukan kedua pemilu Pileg dan Pilpres itu terlalu kompleks,” katanya.
Ia menjelaskan, kompleksitas Pemilu 2019 menjadi salah satu persoalan yang pernah mendapat sorotan karena beban penghitungan suara yang sangat panjang.
Kondisi tersebut juga dikaitkan dengan munculnya korban jiwa di kalangan penyelenggara pemilu.
“Hal ini yang dulu dituduh menyebabkan membuat penghitungan suara menjadi sangat panjang dan menyebabkan adanya korban jiwa,” ujarnya.
Selain mengurangi beban teknis penyelenggaraan, Deddy menilai pemisahan Pileg dan Pilpres dapat membuat pengawasan terhadap proses pemilu lebih mudah dilakukan.
“Memisahkan pileg dengan pilpres juga memudahkan pengawasan pemilu,” kata Deddy.
Karena itu, Deddy menyatakan pemisahan jadwal Pileg dan Pilpres dapat menjadi salah satu opsi untuk memperkuat mekanisme pengawasan pemilu.
“Dengan pemisahan pileg dan pilpres maka pengawasan dapat lebih maksimal dilakukan,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai pemisahan kedua pemilihan tersebut dapat membuat pilihan politik masyarakat lebih fokus sekaligus meringankan beban penyelenggara Pemilu.
“Ya kita sudah punya pengalaman seperti Pemilu 2024, Pileg dulu, kemudian Pilpres, baru Pilkada. Hasil Pileg di tahun itulah yang akan menjadi ticket pencalonan Pilpres,” kata Doli di Jakarta, Rabu (22/9/2026).