Penulis
Fadel PrayogaEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Pemerintah diminta tidak menunggu bencana terjadi untuk menunjukkan kehadiran negara di tengah masyarakat.
Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto menyebut penanggulangan bencana harus bergeser dari pola reaktif setelah kejadian menjadi kesiapsiagaan
Hal itu dilakukan agar saat terjadinya erupsi tak memakan banyak korban jiwa.
Edi menjelaskan, Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008.
Namun, aturan tersebut harus dibarengi sistem mitigasi yang mampu memastikan pemantauan, peringatan dini, evakuasi, hingga perlindungan warga berjalan sebelum jatuhnya korban.
“Jangan sampai ada mata rantai yang terputus, dari identifikasinya seperti apa, komunikasinya seperti apa, sampai pada keselamatan rakyat. Itu yang paling penting,” kata Edi dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Waspada Gunung Merapi: Bagaimana Langkah Mitigasinya?” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Menurut dia, setidaknya ada tujuh hal yang harus menjadi perhatian utama dalam memperkuat mitigasi bencana gunung api.
Hal tersebut meliputi pemantauan dan penyebaran informasi gunung api, ketersediaan jalur evakuasi dan tempat pengungsian.
Lalu, simulasi secara berkala, pemetaan kelompok rentan, konsistensi tata ruang, koordinasi antarinstansi, serta keterlibatan masyarakat dalam upaya mitigasi.
Dia mengingatkan lemahnya perencanaan tata ruang dan koordinasi antarlembaga dapat membuat dampak bencana semakin besar.
Selain itu, masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai pihak yang menerima bantuan ketika bencana terjadi.
“Bencana ini adalah kerja kita bersama,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga mendorong agar dukungan anggaran dan kebijakan pemerintah lebih diarahkan pada upaya pencegahan serta kesiapan menghadapi bencana.
Jika potensi jumlah warga dan rumah yang terdampak telah diketahui, pemerintah seharusnya sudah memiliki skenario evakuasi, lokasi pengungsian, ketersediaan logistik, hingga tempat tinggal sementara.
“Di situlah yang kita harapkan kalimat negara hadir di tengah-tengah masyarakat,” katanya.
