
Penulis
Langgeng Puji
Editor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Partai Gerindra menunjuk empat orang sebagai juru bicara (jubir) DPR dan MPR untuk menyampaikan informasi terkait proses pergantian Wakil Presiden (Wapres) RI.
Penunjukan tersebut disampaikan Koordinator Media untuk Juru Bicara Partai Gerindra, Albert Tarigan, melalui keterangan tertulis.
Empat nama yang ditunjuk yakni Andre Rosiade, Habiburokhman, Wihadi Wiyanto, dan Bahtra Banong.
“Dengan ini kami memberitahukan jajaran Juru Bicara Partai Gerindra (DPR/MPR) terkait proses pergantian Wakil Presiden RI,” tulis Albert dalam keterangan yang diterima Jumat (13/11/2026).
Albert tidak merinci lebih lanjut pembagian tugas masing-masing juru bicara tersebut.
Penunjukan ini dilakukan di tengah proses pengisian jabatan wakil presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.
MPR sebelumnya telah menetapkan pemilihan sekaligus pelantikan wakil presiden pengganti Gibran dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, rapat gabungan menyepakati empat keputusan penting terkait proses pengisian jabatan wakil presiden.
“Pertama, pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini,” kata Muzani di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Keputusan kedua, pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon wakil presiden.
“Dua nama tersebut nantinya akan diperiksa oleh tim verifikasi MPR sebelum proses pemilihan di rapat paripurna,” jelasnya.
Ketiga, MPR menyepakati pembentukan tim verifikasi yang beranggotakan 36 orang.
Muzani mengatakan tim tersebut akan dipimpin salah satu pimpinan MPR dan bertugas memeriksa seluruh persyaratan calon wakil presiden yang diajukan Presiden.
“Keempat, rapat gabungan juga memutuskan pembentukan tim ad hoc dengan jumlah anggota yang sama, yakni 36 orang,” tambahnya.
Tim ad hoc tersebut akan dipimpin tiga wakil ketua MPR. Anggotanya berasal dari unsur fraksi-fraksi di MPR dan kelompok DPD.