Penulis
Fadel PrayogaEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Nasib gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendapat kepastian setelah Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah menyepakati alokasi anggaran sebesar Rp23 triliun dalam RAPBN 2027.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai gaji atau honorarium PPPK yang selama ini mayoritas, khususnya guru dan tenaga pendidik di daerah, masih ditanggung melalui APBD.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan kesepakatan tersebut menjadi langkah penting untuk mengakhiri ketidakpastian yang selama ini menghantui para PPPK terkait pembayaran gaji dan keberlanjutan kontrak kerja.
Dengan alokasi Rp23 triliun melalui APBN 2027, para PPPK diminta tidak lagi khawatir terhadap nasib penghasilan mereka tahun depan.
“Dengan anggaran yang sudah kami sepakati melalui RAPBN tahun 2027 sebesar Rp23 triliun, maka tenaga PPPK tidak perlu khawatir lagi,” kata Said di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Said menyebut PPPK memiliki peran strategis dalam pelayanan publik, terutama guru dan tenaga pendidik yang menjadi ujung tombak pendidikan di daerah.
Karena itu, parlemen menilai negara perlu memberikan kepastian terhadap kebutuhan anggaran PPPK agar keberlangsungan kerja mereka tidak terus dibayangi persoalan anggaran daerah.
“Kami memandang PPPK ini sangat penting perannya. Mereka menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan anak anak di daerah,” ujarnya.
Menurut Said, pengalihan pembiayaan gaji PPPK dari APBD menjadi tanggung jawab pemerintah pusat juga merupakan tindak lanjut kesepakatan antara pimpinan DPR dan perwakilan PPPK.
Kesepakatan itu sebelumnya memperjuangkan kejelasan nasib kerja PPPK, termasuk memastikan pembiayaan gaji.
“Dan telah disepakati untuk mengalihkan tanggungjawab tersebut dari anggaran daerah menjadi tanggungjawab pusat,” ujarnya.
Politikus PDIP itu berharap kepastian anggaran tersebut membuat mereka dapat lebih fokus menjalankan tugas tanpa dihantui kekhawatiran mengenai pembayaran gaji pada tahun depan.
Selain itu, dirinya juga meminta para PPPK terus meningkatkan kompetensi agar kualitas pendidikan dan pelayanan publik di daerah semakin baik.
“Kami minta para PPPK terus bekerja, dan terus mengembangkan diri agar kualitas pendidikan di daerah semakin baik,” katanya.
Bagi pemerintah daerah, kebijakan tersebut juga dinilai dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar karena beban rutin untuk membayar gaji pegawai berkurang.
“Hal ini juga akan meringankan beban APBD, sehingga menjadi kesempatan bagi daerah untuk bisa menyelenggarakan agenda pembangunan,” katanya.