Penulis
Fadel Prayoga
Editor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Bantuan untuk korban gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) disorot karena dinilai belum menjangkau seluruh pengungsi yang membutuhkan.
Anggota Komisi VIII DPR RI Mahdalena meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera mengaudit rantai distribusi agar bantuan benar-benar sampai kepada korban.
Mahdalena mengatakan audit diperlukan untuk memastikan bantuan tidak berhenti di gudang atau posko, tetapi diterima langsung oleh pengungsi.
Desakan itu muncul setelah sejumlah korban mengaku belum mendapatkan bantuan meski penyaluran logistik terus berlangsung.
“BNPB harus segera melakukan audit mata rantai distribusi untuk mempercepat sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran,” kata Mahdalena di Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Menurut dia, audit rantai distribusi dapat memberikan gambaran mengenai wilayah dan kelompok pengungsi yang telah maupun belum menerima bantuan.
Langkah tersebut juga diperlukan untuk memastikan jenis serta jumlah bantuan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan korban di setiap lokasi.
Dia menilai persoalan dalam penanganan bencana bukan semata-mata mengenai jumlah bantuan yang tersedia.
Pemerintah juga harus memastikan jalur penyaluran, penerima akhir, jenis bantuan, serta kecukupan logistik dapat terlacak dengan jelas.
“Dengan begitu, tidak boleh ada wilayah yang terlewat atau korban yang tidak terdata, sementara di tempat lain bantuan justru menumpuk,” ujarnya.
Mahdalena menambahkan hasil audit harus dapat digunakan untuk memperbaiki distribusi secara cepat.
Apabila ditemukan wilayah yang belum terjangkau, pemerintah dapat segera menambah atau mengalihkan pasokan berdasarkan kebutuhan di lapangan.
“Para pengungsi sangat membutuhkan kehadiran negara. Mereka harus terus dibantu agar dapat segera pulih. Mereka sudah kehilangan banyak hal akibat bencana, jangan sampai mereka merasa harus berjuang sendirian untuk bangkit,” katanya.
Politikus PKB itu memahami kondisi geografis dan medan yang sulit di sejumlah wilayah dapat menghambat penyaluran bantuan.
Namun, dia menegaskan kendala akses tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi upaya pemerintah menjangkau seluruh korban.
“Penyaluran bantuan harus terus diupayakan, termasuk ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Pemerintah harus memastikan tidak ada pengungsi yang tertinggal hanya karena lokasi mereka jauh dari posko utama atau akses transportasinya sulit,” ujarnya.
Kondisi tersebut antara lain dikeluhkan korban gempa yang mendirikan tenda pengungsian secara mandiri di Desa Riung, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, NTT.
Mereka mengaku belum menerima bantuan meski setiap hari wilayah tersebut dilalui truk pengangkut logistik, sementara bantuan di pengungsian terpusat juga disebut belum mencukupi kebutuhan.
Warga di Kecamatan Cibal juga mengaku belum memperoleh bantuan pangan dan obat-obatan. Padahal, truk yang membawa bantuan disebut melintasi wilayah tersebut hampir setiap hari.
Selain memastikan distribusi merata, pemerintah diminta memberi perhatian khusus kepada kelompok rentan.
Anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, lanjut usia, serta ibu hamil dan menyusui dinilai memiliki kebutuhan khusus yang harus menjadi prioritas.
“Mereka memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga bantuan tidak bisa disamaratakan. Pendataan dan audit harus memastikan kebutuhan kelompok rentan ini masuk dalam prioritas distribusi,” katanya.
