JAKARTA, Probusmedia — Pakar Hukum Tata Negara (HTN) sekaligus Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menyoroti soal peristiwa pemerintah yang menelfon pimpinan redaksi (pimred) media untuk mempengaruhi bisnis medianya.
Menurutnya, upaya tersebut sangat berbahaya untuk salah satu pilar demokrasi negara.
Hal tersebut diungkap Zainal Arifin dalam siaran siniar atau podcast di akun Youtube Probus Media Digital berjudul ‘Ketika Pemerintah Sulit Dikritik’. Rekaman siniar tersebut diunggah pada Kamis (8/10/2026) kemarin.
Zainal mulanya mengomentari soal pernyataan Prabowo Subianto yang menjuluki pengamat, jurnalis dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagia londo ireng. Cara berpikir Prabowo, kata Zainal, merupakan hal yang berbahaya.
Sebab, Prabowo menganggap dirinya paling benar. Sehingga cara berpikir Prabowo ini dapat membuat sejumlah pilar demokrasi mati, salah satunya bisnis media yang kini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja.
“Kan, bahaya tuh, cara berpikir begitu. Karena implikasinya, dia bisa mematikan pilar yang kita harapkan masih bisa bekerja,” ujar Zainal Arifin alias Uceng dikutip Jumat (9/10/2026).
Zainal menyinggung soal adanya upaya pemerintah untuk menghentikan kebebas pers, dengan cara menelpon pemimpin redaksi hanya untuk membungkam medianya. Hal itu juga sudah sempat menjadi bahan tulisan di Project Multatuli.
“Itu, kan bagus banget menjelaskan berapa jenis, berapa jumlah ancaman secara fisik, berapa yang dilakukan oleh negara, bagaimana peran beberapa pejabat negara untuk menelepon langsung, mempengaruhi pemilik medianya, mempengaruhi pimrednya, mempengaruhi dan lain sebagainya,” kata Zainal.
Sehingga, Zainal tidak membenarkan mengenai upaya tersebut. Menurutnya, pemerintah telah menggunakan relasi negara untuk mematikan pilar keempat demokrasi, yakni pembungkaman pers atau media.
“Ini relasi, menurut saya, adalah relasi yang lebih struktural antara negara dengan kebebasan pers, antara negara dengan media. Nah, itu sebabnya ini berbahaya, berbahaya banget,” kata Zainal.
“Karena bisa merusak apa, ya? sistem yang harusnya bekerja dan penting dalam negara demokrasi,” sambungnya.
Sentil Pernyataan soal Londo Ireng
Di sisi lain, Uceng mengkritisi pernyataan Prabowo yang menjuluki wartawan hingga LSM sebagai londo ireng. Menurutnya, julukan tersebut diambil dari istilah Belanda yang pernah menjajah kita sebelum kemerdekaan Indonesia.
“Julukan londo ireng itu, kan bukan julukan sembarangan. Karena kita, kan punya trauma dijajah oleh Belanda, ratusan tahun, sehingga orang yang bekerja dengan Belanda itu dianggap betul-betul penghianat kelas atas,” ujarnya.
Zainal menjelaskan ketika Prabowo menjuluki seseorang atau kelompok dengan sebutan Londo Ireng, artinya pemerintah sedang membangun masyarakat untuk membenci pengkritik.
“Apa, dosanya tinggi banget. Nah, ketika pemerintah memberikan gelar itu kepada para pengkritik, sebenarnya yang sedang dibangun oleh pemerintah itu adalah mencoba membangun masyarakat untuk membenci orang yang mengkritik,” kata Zainal.
“Itu adalah cara untuk menutup, kritik yang dilakukan oleh akademisi dan, mahasiswa, dan itu berbahaya,” lanjutnya.
Zainal menilai Prabowo sedang mencoba membangun cara agar masyarakat hanya percaya kepadanya. Hal itu dianggap Zainal merupakan cara yang sangat bahaya.
Sebab, implikasi Prabowo tersebut justru dapat mematikan pilar-pilar demokrasi yang ada saat ini.
Diketahui, Prabowo Subianto sempat melontarkan julukan ‘Londo Ireng’ untuk para jurnalis, pengamat hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM). Penyampaian tersebut terjadi pada akhir bulan Juli 2026.