JAKARTA, Probusmedia — Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim dari Kabinet Bayangan, Iqbal Damanik mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka gagap dalam menangani bencana yang terjadi. Mulai dari bencana Gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga Kebekaran Hutan Lahan (Karhutla) di Kalimantan.
Hal tersebut disampaikan Iqbal melalui diskusi daring mengenai ‘Peluncuran Rapor 2 Tahun Prabowo-Gibran’ pada Minggu (11/10/2026) malam.
Iqbal menjelaskan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran menganggap bahwa bencana alam yang terjadi belakangan ini adalah ujian nyata.
Padahal, bencana hadir karena lemahnya mitigasi pemerintah Prabowo-Gibran mulai dari sisi perencanaan ataupun penganggaran.
“Kita tahu bahwa situasi saat ini menjadi semakin buruk dan pemerintahan ini diuji dan lalu kemudian gagap menangani kebakaran hutan dan lahan, gagap menangani bencana yang terjadi di Sumatera, bahkan gagap menangani bencana yang terjadi di NTT pada tahun ini juga,” ujar Iqbal dalam paparan daring, Minggu malam.
Iqbal menjelaskan bencana alam yang menimpa wilayah Sumatera hingga Aceh sampai dengan saat ini belum juga rampung ditangani. Hal tersebut masih menjadi ujian nyata bagi Prabowo-Gibran.
Kemudian, karhutla yang sampai sekarang justru semakin buruk. Asap karhutla kini sudah menyebar ke negara tetangga, yakni Singapura, Malaysia hingga Kamboja.
Padahal, Prabowo sempat menyatakan bahwa penanganan karhutla akan rampung dalam kurun waktu satu bulan. Peristiwa karhutla diketahui sudah terjadi sejak bulan Agustus 2026.
“Tapi apa yang kita lihat hari ini sampai sekarang masih terjadi kebakaran hutan dan lahan bahkan makin membesar di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Sumatera Selatan dan bahkan sekarang sudah sampai kepada titik-titik yang sebenarnya tidak pernah kebakaran hutan yaitu di taman-taman nasional,” jelas Iqbal.
Hal ini, kata Iqbal, menunjukkan bahwa penanganan dan tindakan karhutla masih sangat minim sekali.
Iqbal pun menyinggung bagaimana kinerja Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dibawah kendali Prabowo-Gibran.
“Kita lihat pada Agustus tahun ini pada saat rapat terbatas penanganan Karhutla Kementerian Kehutanan atau bahkan menterinya tidak duduk di situ,” katanya.
“Ini juga menunjukkan bahwa penanganan polusi udara yang di harusnya menjadi tanggung jawab Jumhur Hidayat sebagai menteri Lingkungan Hidup, itu juga menurun dan kita tahu bahwa mereka juga tidak melakukan apa-apa dalam kebakaran hutan ini dan bahkan seakan-akan juga melemparkan semuanya kepada Kementerian Kehutanan,” tandas Iqbal.
Nilai Rendah untuk Prabowo-Gibran
Dalam hal ini, Kabinet Bayangan dan Celios merilis kinerja dua tahun Presiden Prabowo Subianto. Prabowo mendapat skor 2,8/10 dari para ahli. Sedangkan penilaian masyarakat umum mencapai 4,6/10.
Kemudian, Wapres Gibran Rakabumimg Raka hanya mendapat skor di bawah lima selama 2 tahun pemerintahan. Hal itu tertuang pada rilis hasil kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pada rilis tersebut, survei melibatkan 129 responden ahli dari berbagai latar belakang hingga wilayah domisili, serta pengalaman profesional yang beragam. Survei tersebut juga melibatkan 1.142 responden yang tersebar di berbagai provinsi.
Pengumpulan data dilakukan mulai dari 15 September hingga 9 Oktober 2026. Survei ini menggunakan pendekatan non-probability sampling melalui Meta Ads terhadap masyarakat umum.
Namun, untuk responden ahli, survei menggunakan snowball sampling untuk menjangkau responden dengan keahlian yang relevan.