Penulis
Langgeng Puji
Editor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Direktur Eksekutif Amnesty Internasioal Indonesia, Usman Hamid meminta pemerintah mendengarkan kritik dari akademisi, ekonom, dan peneliti, termasuk terkait ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dia juga mengkritik pernyataan sejumlah pejabat yang merendahkan kalangan intelektual dan tidak menunjukkan empati terhadap penderitaan masyarakat.
Menurut Usman, pemerintah seharusnya menjadikan hasil penelitian dan peringatan para ahli sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan, bukan justru meremehkan suara kritis.
“Pemerintah harus mendengar suara para ahli, para ekonom, para intelektual, akademisi, mereka yang melakukan penelitian tentang kebakaran hutan dan lahan sudah memperingatkan jauh-jauh hari kepada Indonesia akan ada titik-titik rawan kebakaran,” kata Usman dikutip Selasa (20/10/2026).
Dia menyoroti penggunaan istilah bernada penghinaan terhadap pihak yang menyampaikan kritik, seperti ‘londo ireng’, ‘antek asing’, hingga ‘endasmu’.
Usman menilai, pernyataan semacam itu bukan hanya berdampak pada hubungan pemerintah dengan kalangan akademisi, melainkan menjadi contoh buruk bagi masyarakat, termasuk anak-anak yang membaca atau menyaksikan pernyataan pejabat negara.
“Dengarkanlah suara-suara para akademisi, bukan justru dicemooh dengan mengatakan mereka sebagai bodoh,” ujarnya.
Usman juga mengkritik pola komunikasi Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat pemerintah.
Menurutnya, pola komunikasi mereka tidak menunjukkan simpati terhadap persoalan kemanusiaan dan penderitaan masyarakat akibat bencana lingkungan.
Dia mengingatkan dampak karhutla tidak hanya dirasakan masyarakat Indonesia, tetapi juga berpotensi melintasi batas negara dan memengaruhi warga di negara tetangga, termasuk Singapura dan Malaysia.
“Anak-anak di Singapura itu kan manusia juga. Anak-anak di Malaysia itu saudara-saudara kita juga, apalagi anak-anak di Indonesia,” kata Usman.
Menurut dia, persoalan asap lintas batas seharusnya ditanggapi dengan keseriusan dan empati, bukan melalui pernyataan yang justru memicu kontroversi.
Usman turut menyinggung pernyataan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Roslan Perkasa Roeslaini mengenai ekspor asap.
Dia menyindir bahwa pernyataan tersebut justru membuat pemerintah terlihat mempermalukan diri sendiri di mata publik.
“Alih-alih Kepala BKPM mau mengatakan Indonesia pernah atau telah memberikan ekspor asap, sebenarnya yang sedang dialami oleh pemerintah adalah mengekspor rasa malu,” ujarnya.
Usman meminta pola komunikasi pejabat yang dinilainya merendahkan kritik dan mengabaikan aspek kemanusiaan itu dihentikan.
Dia menegaskan, pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan akademisi dan masyarakat serta menjadikan peringatan ilmiah sebagai pertimbangan dalam menangani karhutla.
“Pemerintah perlu menunjukkan kesediaan mengevaluasi kebijakan dan menangani persoalan di lapangan, terutama ketika dampaknya menyangkut keselamatan masyarakat dan lingkungan,” tutupnya.