Penulis
Alfredo SitompulEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lakukan pemeriksaan terhadap Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNRL) Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, Selasa (11/8/2026).
Rudi Tanoe diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun Anggaran 2020.
Rudi Tanoe tiba di lokasi sekitar pukul 09.54 WIB. Ia yang mengenakan baju hitam dan membawa map cokelat serta tak berkomentar perihal pemeriksaannya kali ini.
Kemudian Rudi naik ke lantai dua ruang pemeriksaan Gedung Merah Putih KPK pada pukul 10.01 WIB.
Dugaan Korupsi Dana Bansos Beras
Sebelumnya, KPK menetapkan tiga orang dan dua tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras untuk KPM pada PKH Tahun Anggaran 2020, pada Selasa (19/8/2025).
“KPK telah menetapkan 3 orang dan 2 korporasi sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Selasa.
Budi juga menjelaskan bahwa akibat kasus korupsi ini, negara mengalami kerugian senilai Rp200 miliar.
“Di mana penghitungan awal oleh Penyidik terkait dugaan kerugian keuangan negaranya mencapai kurang lebih Rp200 miliar,” ujar dia
Selain itu, KPK telah lakukan upaya pencegahan terhadap empat orang untuk berpergian ke luar negeri dalam kasus tersebut.
Surat dilayangkan KPK per tanggal 12 Agustus 2025 untuk berpergian ke luar negeri berlaku hingga 6 bulan ke depan.
Mereka yang dicegah ke luar negeri adalah Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo selaku Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik; Kanisius Jerry Tengker selaku Direktur Utama DNR Logistics tahun 2018-2022.
Selain Bambang dan Kanisius; terdapat Hery Tho sebagai Direktur Operasional PT Dosni Roha Logistik periode 2021 hingga 2024; dan eks Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos Edi Suharto.
“KPK melakukan larangan bepergian ke luar negeri terhadap 4 (empat) orang berinisial ES, BRT, KJT, dan HER (HT) terkait penyidikan perkara penyaluran bansos beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) TA 2020,” tutur Budi.