Penulis
Alfredo SitompulEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Bea dan Cuka Kediri Gatot Heroe Hernanda, Rabu (26/8/2026).
Gatot diperiksa soal pengembangan kasus suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Gatot tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 10.13 WIB dan saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik.
“Benar, hari ini Rabu (26/8), penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. GHH, selaku ASN di Ditjen Bea dan Cukai (Subdit Penindakan Direktorat P2 periode Juni 2023 sampai dengan Februari 2026),” kata Budi dalam keterangannya, Rabu (26/8/2026).
Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi impor di lingkungan DJBC oleh KPK pada 23 Juli 2026.
Penetapan tersangka Gatot Heroe berawal dari pengakuan bos PT BlueRay Cargo, John Field, usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK pada hari yang sama.
Dalam perkara ini, John Field telah divonis sebagai pihak yang memberikan suap. Ia mengaku diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan yang melibatkan Gatot sebagai tersangka.
“Saksi, saksi. (bagi tersangka) Pak Gatot,” kata John kepada wartawan.
Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengonfirmasi status tersangka Gatot tersebut.
“Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Field, ya itu, betul, itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan (Gatot Heroe),” ujarnya beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, KPK telah menerbitkan dua surat perintah penyidikan (sprindik) untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.
Penerbitan dua surat tersebut dilakukan setelah tim penyidik mengungkap adanya pemberian dana sebesar Rp 91 miliar dari PT Blueray Cargo.
“Hasil pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan, itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster, bahwa pemberian dari Blueray itu ada total Rp91 miliar,” kata Taufik saat konferensi pers di Gedung KPK, Selasa (21/7/2026).
Dari dua klaster tersebut, Taufik mengungkapkan KPK telah menetapkan satu orang tersangka dari klaster internal pejabat Bea Cukai.
Penetapan tersangka itu dilakukan setelah penyidik telah mencukupi alat bukti dan konstruksi perkara.
“Karena satu klaster yang Bea Cukai itu sudah kita tetapkan tersangkanya. Ada satu, karena masih terkait dengan konstruksi perkara pejabat Bea Cukai-nya, jadi kita langsung tetapkan,” jelas dia.
