JAKARTA, Probusmedia — Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah enam lokasi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (5/11/2026).
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna mengatakan bahwa penyidik menggeledah rumah hingga kantor yang diduga terafiliasi dengan sosok berinisial AK.
“Melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan terhadap rumah dan kantor-kantor perusahaan yang diduga terafiliasi Sdr. AK yang dilakukan di 6 (enam) lokasi di Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada Kamis 5 November 2026,” ujar Anang Supriatna dalam keterangan tertulis, Jumat (6/11/2026).
Enam lokasi yang digeledah penyidik Jampidsus, diantaranya:
• Rumah yang beralamat di Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan;
• Kantor PT BSJ yang berlokasi di APL Tower Central Park;
• Kantor PT KAA yang berlokasi di APL Tower Central Park;
• Kantor PT DDA yang berlokasi di APL Tower Central Park;
• Kantor PT DDR yang berlokasi di Mid Plaza Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat;
• Kantor PT DDR yang berlokasi di SCBD di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat.
Lebih lanjut, Anang mengatakan bahwa penyidik berhasil menemukan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kegiatan operasional tambang nikel yang beroperasional di Sulawesi Tenggara. Kemudian, penyidik juga turut menyita uang tunai senilai Rp11,7 miliar.
“Tim Penyidik menemukan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan operasional tambang nikel yang beroperasional di Provinsi Sulawesi Tenggara, barang bukti elektronik baik berupa handphone, laptop, CPU serta server dan uang tunai dari lokasi salah satu kantor tersebut yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp11,2 miliar dan Rp595 juta yang disimpan dalam beberapa koper serta tas dalam salah satu ruangan kantor,” kata Anang.
Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bakal menertibkan dan mengambil alih kembali kawasan hutan yang diduga dikuasai secara ilegal oleh sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan sosok berinisial AK.
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan, keputusan tersebut diambil dalam rapat pimpinan Satgas PKH yang dipimpin Ketua Pengarah Satgas PKH sekaligus Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Rabu (4/11/2026) sore.
Menurut Barita, penertiban akan dilakukan secara tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap perusahaan yang diduga terafiliasi atau berada di bawah kendali AK, termasuk jaringan perusahaan terkait yang tersebar di seluruh Indonesia.







