Penulis
Zendy PradanaEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap istri Ipda Yayat Sudrajat (YYS), Rista Mardiana sebagai saksi terkait kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
“KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam lanjutan pengembangan penyidikan perkara dugaan TPK terkait suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin.
Namun kata Budi, Rista Mardiana mangkir dari panggilan penyidik KPK. Rista dipanggil sebagai saksi terkait kasus di lingkungan Pemkab Bekasi.
“Penyidik belum menerima konfirmasi ketidakhadiran yang bersangkutan. Pemanggilan berikutnya akan dijadwalkan ulang,” kata Budi.
Sejatinya, penyidik bakal mencecar Rista mengenai aset Ipda Yayat yang diduga merupakan pemberian dari para tersangka kasus suap ijon proyek di Pemkab Bekasi.
“Saksi dimaksud merupakan istri dari saudara YYS yang diduga digunakan untuk penempatan aset-aset di antaranya rumah, yang sebelumnya juga sebagian telah dilakukan penggeledahan oleh penyidik,” kata Budi.
Dalam kasus ini, penyidik juga sudah melakukan penggeledahan di rumah pribadi Ipda Yayat di wilayah Cibubur dan Depok.
KPK tengah melakukan pengembangan dalam perkara suap yang menjerat Ade Kuswara. Salah satu dari pengembangan yang dilakukan oleh KPK yakni dengan menggeledah dua rumah milik saksi dalam perkara ini, Yayat Sudrajat (YYS).
KPK sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang; Ayah Ade Kuswara, HM Kunang; dan Pihak swasta, Sarjan
Ade dan HM Kunang diduga menerima suap Rp 9,5 miliar. Proyek itu rencananya digarap pada 2026. Uang itu disebut sebagai uang muka untuk jaminan proyek.
Ade Kuswara dan Ayahnya Telah Divonis
Ade dan ayahnya, HM Kunang, telah divonis bersalah dalam kasus suap ijon proyek. Ade Kuswara divonis 6 tahun penjara dan ayahnya 4 tahun penjara.
Ade Kuswara juga dijatuhi hukuman pidana pengganti Rp 10,4 miliar. Jika uang tersebut tidak bisa dibayar, akan diganti dengan hukuman 2 tahun kurungan penjara. Hakim turut mencabut hak politik Ade Kuswara, haknya untuk dipilih dalam jabatan publik dicabut selama 10 tahun.