JAKARTA, Probusmedia — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto menilai dugaan penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga anak buahnya sebagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai makar.
Hasto mengatakan penilaian itu didasarkan pada dugaan penyalahgunaan kewenangan, termasuk penyadapan terhadap presiden.
“Ketika presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan itu juga sudah dilakukan suatu penyadapan, dan juga berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan bagi kepentingan kekuasaan oleh pemerintahan sebelumnya, maka ini merupakan suatu tindakan yang bisa dikategorikan sebagai makar,” ujar Hasto di Jakarta Selatan, dikutip Selasa (10/11/2026).
Dia menyampaikan hal tersebut saat menanggapi pandangan pihak Istana yang disebut mengarahkan kasus penyadapan tersebut ke kategori makar.
Hasto mengakui, pandangannya itu dapat memunculkan perdebatan.
Namun, dia menyebut Polri merupakan alat negara yang seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat, termasuk menjaga ketertiban, keamanan, serta menegakkan supremasi hukum.
Dia menilai persoalan menjadi serius apabila institusi Polri justru disalahgunakan pejabatnya untuk kepentingan tertentu.
“Ketika institusi Polri ternyata bisa disalahgunakan kepentingan-kepentingan pejabatnya, karena kita lihat begitu banyak elemen yang telah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan, maka ini nyata-nyata merupakan penyalahgunaan dari seluruh kewenangan yang ditetapkan oleh konstitusi,” kata Hasto.
Menurut Hasto, dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan konstitusi.
“Ini merupakan suatu pelanggaran yang sangat berat, sehingga merupakan suatu tindakan makar terhadap seluruh ketentuan yang ada di dalam konstitusi tersebut,” ujarnya.







